JAKARTA, AJTTV.COM – Mantan Menteri BUMN sekaligus tokoh pers nasional, Dahlan Iskan, melayangkan kritik tajam terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya terkait efisiensi ekonomi Bandara VVIP IKN atau Bandara Nusantara.
Dahlan menyoroti bahwa proyek mercusuar warisan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini telah menelan anggaran fantastis mencapai sekitar Rp147 triliun, namun dampak dan manfaat konkret yang dirasakan oleh negara hingga saat ini dinilai belum jelas.
“Kita mengeluarkan sekian ratus triliun di IKN, kita dapat apa? Akan dapat apa? Belum dapat apa-apa lho,” ujar Dahlan Iskan di Jakarta, dikutip dari inilah.com Minggu (17/5/2026).
Mantan bos Jawa Pos yang dijuluki “Raja Koran” ini menilai pembangunan IKN mencerminkan lemahnya prinsip ekonomi investasi, terutama terkait indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR)—yakni perbandingan antara besaran investasi yang dikeluarkan dengan hasil ekonomi yang diperoleh negara.
Pertanyakan Urgensi Bandara Rp4,3 Triliun
Secara spesifik, Dahlan mengkritisi pemaksaan pembangunan Bandara Nusantara yang menelan dana APBN sebesar Rp4,3 triliun. Menurut perhitungan ekonomi pembangunan, fasilitas tersebut dinilai belum memiliki urgensi yang mendesak mengingat akses dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan menuju IKN relatif sudah dekat.
“Yang jadi pertanyaan, kenapa Bandara VVIP IKN dibangun sekarang? Ngotot harus dibangun, menurut prinsip ekonomi, ya jangan sekarang,” tegasnya.
Secara teknis, Bandara Nusantara dirancang dengan spesifikasi mewah. Memiliki runway sepanjang 3.000 meter x 45 meter, bandara ini mampu didarati pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 777-300ER hingga Airbus A380. Terminal penumpangnya pun berdiri megah seluas 7.350 meter persegi khusus untuk melayani pejabat negara dan tamu VVIP.
Beban Pemeliharaan Rp9 Miliar per Tahun
Namun kemegahan fisik tersebut, lanjut Dahlan, menyimpan bom waktu anggaran pada sektor pemeliharaan (maintenance). Biaya perawatan bandara tersebut diketahui mencapai Rp9 miliar per tahun, atau sekitar Rp750 juta setiap bulannya.
Dahlan khawatir besarnya ongkos operasional ini tidak sebanding dengan aktivitas penerbangan yang hingga kini masih sangat minim. Jika kondisi ini terus dibiarkan, proyek tersebut berisiko tinggi menjadi beban baru bagi keuangan negara.
“Kalau masih sepi, ya buang-buang uang namanya,” kata Dahlan.
Usul Dialihkan Jadi Pangkalan Militer
Agar infrastruktur bernilai triliunan rupiah tersebut tidak berakhir menjadi proyek mangkrak atau berutilisasi rendah, Dahlan memberikan solusi alternatif. Ia mengusulkan agar pemerintah mengalihkan pemanfaatan fasilitas tersebut menjadi pangkalan militer taktis.
Langkah ini dianggap lebih rasional agar fasilitas tersebut tetap memiliki fungsi strategis sekaligus nilai ekonomi pertahanan, berkaca pada sejumlah proyek infrastruktur terdahulu yang kini sepi peminat seperti Bandara Kertajati, LRT Palembang, hingga Bandara Kediri.
“Terlalu banyak yang seperti itu. Jadi kita kalau tidak maju memang pantas,” pungkasnya.
