JAKARTA, AJTTV.COM— Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk memperketat akuntabilitas dan transparansi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui kerja sama resmi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), BGN menetapkan target bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menggunakan platform Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah) paling lambat Januari 2027.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa penataan sistem belanja ini dilakukan dengan mengadopsi platform yang sudah matang ketimbang membangun ekosistem digital baru dari awal.
”Kami melihat ini sebagai pembelajaran dan benchmarking dari sistem yang memang sudah berjalan baik. Daripada membangun dari nol sesuatu yang belum tentu teruji, lebih baik kita mengadopsi yang sudah ada, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan SPPG,” terang Sudaryono.
Tahapan Uji Coba dan Timeline Peluncuran
Sebagai langkah awal, integrasi SIPLah saat ini tengah memasuki fase uji coba di 40 dapur SPPG dengan melibatkan sekitar 400 pemasok lokal. Pengujian ini difokuskan untuk mengukur kesiapan infrastruktur digital serta kapasitas sumber daya manusia di lapangan sebelum diterapkan secara nasional pada sekitar 26.700 dapur SPPG.
Adapun alur peluncuran sistem transaksi digital MBG ini dijadwalkan sebagai berikut:
- November 2026: Soft launching tahap pertama.
- Desember 2026: Soft launching tahap kedua dan pemantapan sistem.
- Januari 2027: Implementasi penuh secara nasional di seluruh dapur SPPG.
Sudaryono menambahkan, jadwal tersebut masih memungkinkan untuk dipercepat apabila seluruh tahapan bimbingan teknis dan uji coba di daerah berjalan tanpa kendala.
Sinergi dan Skema Transaksi Marketplace
Dalam kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, Kemendikdasmen mendukung penuh penyediaan akses data, pemutakhiran sistem berkala, hingga pengerahan tenaga ahli untuk bimbingan teknis. Sementara itu, proses pengadaan bahan pangan akan berjalan melalui Mitra Pengelola Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bertindak sebagai penyedia marketplace.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyambut positif kolaborasi antar-lembaga tersebut. Menurutnya, kepastian transparansi pembelanjaan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung program prioritas Presiden.
”Alhamdulillah, ini kerja sama yang sangat bagus. Ini juga bagian dari upaya menyukseskan program Bapak Presiden agar anak-anak kita tumbuh sehat dan semangat belajar,” ujar Abdul Mu’ti.
